Koalisi Ini Desak Joe Biden Teken Regulasi Kripto Sebelum Pilpres AS

• Fajria Anindya Utami
• July 10, 2024
• News, Crypto
• joe biden, kripto, pilpres AS, regulasi
• 0 Comments

Presiden AS Joe Biden didesak sebuah koalisi di industri teknologi untuk segera mendukung regulasi kripto menjelang pemilihan presiden AS mendatang. Koalisi bernama Chamber of Progress ini menganggap regulasi kripto tersebut harus komprehensif sehingga menjadi langkah penting dalam upaya pemerintahannya untuk melibatkan pemilih muda menjelang pemilihan presiden AS mendatang.

Dalam sebuah surat pada hari Selasa, koalisi tersebut menekankan pentingnya aset digital bagi sebagian besar pemilih. Mereka mencatat bahwa lebih dari 18 juta orang Amerika saat ini memiliki atau memperdagangkan kripto sehingga mendesak Joe Biden untuk segera mendukung regulasi kripto.

Mengutip Decrypt.co di Jakarta, Rabu (10/7/24) surat tersebut menyoroti pentingnya hal ini bagi para pemilih Generasi Z dan Milenial, karena lebih dari 50% dari kelompok tersebut mendukung kebijakan federal yang mendorong penggunaan aset digital.

Seruan Dewan tersebut menggarisbawahi kekhawatiran lama di antara pemegang kripto akan regulasi industri yang lebih jelas seiring dengan semakin dekatnya pemilihan presiden AS pada bulan November.

“Kami yakin ini memberikan peluang penting bagi pemerintahan Anda untuk memimpin isu yang sangat disukai pemilih muda,” tulis Kyle Bligen, direktur kebijakan keuangan.

Dewan tersebut memuji Joe Biden’s 2022 Executive Order on Ensuring the Responsible Development of Digital Assets, tetapi mengkritik lanskap peraturan saat ini sebagai hal yang tidak pasti dan berbahaya bagi investor dan inovasi.

Mereka menunjuk pada tindakan Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa yang ditunjuk Joe Biden, Gary Gensler, untuk segera mengatur aset digital berdasarkan undang-undang sekuritas yang ada telah menghadapi banyak tantangan pengadilan.

“Konsumen telah menderita melalui periode ketidakpastian peraturan yang telah mendevaluasi aset digital yang mereka miliki dan membatasi kegunaannya,” tulis Bligen.

Bligen menunjuk tuntutan hukum baru-baru ini terhadap bursa kripto besar sebagai contoh pendekatan kontroversial SEC.

Meskipun terdapat dukungan bipartisan di Kongres terhadap kerangka peraturan yang lebih jelas, seperti Undang-Undang Inovasi dan Teknologi Keuangan untuk Abad 21 yang baru saja disahkan, Kongres tetap menyatakan kekecewaan terhadap penentangan pemerintah terhadap langkah-langkah tersebut. Surat itu juga menggarisbawahi konsekuensi politik dari regulasi kripto dalam pemilu mendatang.

Mantan Presiden Donald Trump telah memanfaatkan ambiguitas peraturan pemerintahan saat ini, membalikkan pendiriannya sebelumnya terhadap kripto dan memposisikan dirinya sebagai pendukung kepemimpinan teknologi Amerika.

Trump telah mendapatkan dukungan besar dari para investor dan pendiri kripto dengan berjanji untuk mengambil pendekatan lepas tangan dan mengakhiri “tindakan keras” terhadap industri ini.

“Dengan 18 juta pemilih dan pemilu yang dipertaruhkan, sekaranglah waktunya untuk bersuara mendukung kemajuan bipartisan dalam mengatur aset digital,” tulis Bligen.

Joe Biden vs Donald Trump

Sebelumnya, Donald Trump siap kembbali menjadi calon partai besar pertama yang mengadili para pedagang mata uang kripto. Hal ini membuat beberapa anggota Partai Demokrat merasa tidak nyaman.

Trump mengatakan kepada para pendukung kripto di Mar-a-Lago pada hari Rabu bahwa mereka lebih baik memilih dia karena cara pemerintahan Joe Biden telah melakukan tindakan keras terhadap industri ini.

“Mereka menentangnya,” katanya di sebuah acara yang mempromosikan token non-fungible miliknya, atau NFT.

Permainan Trump yang terang-terangan terhadap para penganut kripto adalah perubahan besar dari kritik yang ia sampaikan pada masa jabatan pertamanya, namun hal ini bukanlah hal yang tidak terduga.

Ini membuat Partai Republik menjadi semakin bersahabat terhadap bitcoin dan aset digital lainnya dalam beberapa tahun terakhir, sementara tokoh utama Partai Demokrat masih berselisih mengenai apakah akan memberikan legitimasi industri tersebut setelah serangkaian skandal. Senjata langsung Trump adalah momen penting bagi perusahaan kripto yang telah melakukan upaya lobi intensif di Washington dan menghabiskan puluhan juta dolar untuk mempengaruhi pemilu 2024.

“Pernyataan Presiden Trump menandakan perubahan besar dalam pentingnya aset digital pada siklus pemilu ini,” kata Kristin Smith, CEO Asosiasi Blockchain, kelompok lobi industri kripto terkemuka.

Masalah ini memberikan Trump serangan baru terhadap Joe Biden. Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa, Gary Gensler telah melakukan serangkaian tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan kripto yang menurutnya melanggar undang-undang sekuritas federal. Gedung Putih pada hari Rabu membuat marah para pendukung crypto ketika mengancam akan memveto undang-undang DPR bipartisan yang akan membatalkan pedoman SEC yang dibenci industri.

“Gensler sangat menentangnya,” kata Trump tentang pendekatan pemerintah terhadap kripto. “Demokrat sangat menentangnya.”

Meski demikian, tidak semua anggota Partai Demokrat menentangnya. Dua puluh satu anggota Partai Demokrat pada hari Rabu pekan lalu menentang ancaman veto Joe Biden dan bergabung dengan Partai Republik dalam memberikan suara untuk resolusi untuk membatalkan pedoman kripto SEC. Rangkulan terbaru Trump dapat menambah nuansa partisan baru dalam perdebatan mengenai regulasi kripto, yang mana dapat menjadi sebuah risiko bagi industri kripto, tetapi menguntungkan kedua belah pihak.